The Basic Principles Of reformasi intelijen indonesia

Pacivis UI underlined the problems of steering clear of protection disruption and conflict, which manufactured the civilian elite ‘compromise’ not to put a lot of strain to the navy since they were required to revive safety. This need for your ‘military’ was found from the appointment of army officers for instance ZA Maulani, Arie Kumaat, and AM Hendropriyono as heads of BAKIN (which later grew to become BIN).

Intelijen di period awal kemerdekaan memang terjadi militerisasi mengingat ancaman saat itu adalah ancaman perang dari luar selain ancaman disintegrasi dari dalam.

Intelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul " Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru ". Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat kerja-kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran intelijen.

Undang-undang tersebut tidak mengatur bagaimana koordinasi antarkomunitas intelijen tersebut dalam memberikan produksi intelijen kepada presiden.

Secara keseluruhan, konsumsi memang memainkan peran penting dalam perekonomian. Namun, pertumbuhan yang berbasis produksi dan investasi menawarkan fondasi yang lebih kuat dan berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi jangka panjang.

[20] Moerdani is known as a military officer who has become involved with the intelligence things to do a good deal, so his figure is commonly regarded mysterious. Moerdani was right involved with the navy operation managing the hijacking of Garuda Indonesia Flight 206 at Don Mueang Airport, Bangkok, Thailand on March 28, 1981, an event which was later documented as the first plane hijacking in Indonesian airline record and the initial mendapatkan informasi lebih lanjut act of jihadist terrorism in Indonesia.

[nine] Hal utama yang perlu diperhatikan dalam reformasi intelijen adalah mengubah paradigma intelijen dari alat penguasa dengan kewenangan dan kekuasaan yang tak terbatas menjadi intelijen sebagai organisasi atau producer

Sectarian politics should be strengthened in your house. Intelligence must add to developing a tranquil entire world totally free from new threats which include environmental harm and disorder outbreaks.

Ketidakpahaman tentang fungsi intelijen terlihat dari pendapat mereka yang menginginkan agar orang yang diinterogasi oleh BIN harus didampingi oleh pengacara, sebagaimana selayaknya orang yang sedang diinterogasi oleh aparat penegak hukum. Mereka tidak mengerti bahwa intelijen (BIN, BIK, BAIS atau instansi intelijen mana saja) tidak boleh menginterogasi orang sebagaimana hal yang dilakukan oleh reserse polisi atau PNS penyidik.

Serangan bulan Januari dan November yang menewaskan 147 orang, memicu kecaman terkait reaksi badan intelijen.

Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara.

Like BPI, BAKIN does not merely coordinate intelligence organizations within the ministry as well as armed forces and also conducts intelligence functions. The change to BIN, which was at first regulated based upon Keputusan Presiden

Besides the authorized basis concerning the liberty of Affiliation and the liberty of expression that provides Place for CSO functions, the position of lawful entities or organizational varieties for CSOs are controlled in various laws. There's two different types of organizational varieties for CSOs, particularly the Association (

Reformasi Intelijen Indonesia saat ini dihadapkan pada dua tantangan utama yang harus segera diselesaikan, yaitu manajemen sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *